Sabtu, 31 Maret 2012
Selasa, 27 Maret 2012
POLISI PAKSA WARTAWAN SERAHKAN KAMERA
Jakarta (Koran Kobar)- Aksi unjuk rasa penolakan kenaikan BBM
hari ini diliput oleh sekitar ratusan wartawan media nasional, aksi ini juga
diliput media dari berbagai negara.
Saat aksi
berlangsung, terjadi kekerasan terhadap wartawan oleh pihak kepolisian, saat
meliput aksi ujuk rasa tersebut. Beberapa orang polisi disaksikan rekan
wartawan lainnya, memaksa salah seorang wartawan stasiun televisi, untuk
menyerahkan kamera hasil liputannya. Para wartawan juga sempat menjelaskan
kepada polisi bahwa rekan Budi Hartono itu adalah wartawan TV One, namun polisi
tetap memaksa, Andi Hartanto untuk menyerahkan kameranya.
“Saya
dipaksa untuk menyerahkan kartu memory kamera hasil liputan saya, dan KTA saya
diambil juga secara paksa, pada hal saya sudah menjelaskan, bahwa saya wartawan
dan saya juga sudah menggunakan atribut seragam,”jelas Andi.
Budi
menjelaskan, saat itu ia mengambil gambar salah seorang mahasiswa yang dipukuli
oleh polisi beberapa orang polisi, yang kemudian mahasiswa itu langsung dibawa.
“Tidak lama setelah itu, beberapa orang polisi dan seorang anggota Provos
mendatangi saya, dan langsung memaksa saya untuk menyerahkan kartu memory yang
ada dikamera saya, saya sempat menolak, namun saya terus didesak, akhir memory
kamera saya tetap diambil paksa oleh polisi,”ungkapnya. (Dykky/Karno)
Curhat palsu Mr president
Bogor (Koran
kobar)- Sesudah memberi pembekalan kepada para kadernya, didampingi para
petinggi partai dari Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Komisi Pengawas, anggota
Fraksi di DPR sampai pengurus DPP dan DPD di kediaman pribadinya di Cikeas,
Jawa Barat, Minggu malam Presiden SBY curhat, berkeluh kesah merasaa terancam
dengan demonstrasi anti kenaikan harga BBM yang marak akhir-akhir ini. Ia
beranggapan unjuk rasa telah melampaui batas etika, liar, tidak beradab. misal:
meneriakkan kata-kata maling kepada presiden dan pejabat atau kader politisi
democrat dengan speaker yang volumenya memekakkan telinga, pembakaran dan
pembantingan foto presiden,
Ketika
curahan hati itu dikumandangkan dengan ujung tombak pers dimulai dengan
kalimat kehormatannya sebagai kepala Negara symbol bangsa telah diusikdan
diancam. Munculah berbagai pemikiran dan perasaan pembelaan dan
simpati dari masyarakat melihat SBY yang dikesankan telah menjadi korban
kedzaliman para demonstran.
Strategi Presidan. "soal Curahan Hati"
Presiden ini dari dulu memang telah beberapa kali punya perasaan sensitive. Jika dikritik sedikit maka jawabannya berkeluh kesah dihadapan rakyatnya bahkan seringkali membuat puisi dan album musik, sudah empat album yang diluncurkan.
Dia sangat cerdas mencitrakan dirinya karena Banyak rakyat Indonesia menganggap SBY sebagai presiden yang santun sehingga jika siapa saja yang akan mengkritiknya akan mudah diposisikan sebagai pihak yang jahat.
Strategi Presidan. "soal Curahan Hati"
Presiden ini dari dulu memang telah beberapa kali punya perasaan sensitive. Jika dikritik sedikit maka jawabannya berkeluh kesah dihadapan rakyatnya bahkan seringkali membuat puisi dan album musik, sudah empat album yang diluncurkan.
Dia sangat cerdas mencitrakan dirinya karena Banyak rakyat Indonesia menganggap SBY sebagai presiden yang santun sehingga jika siapa saja yang akan mengkritiknya akan mudah diposisikan sebagai pihak yang jahat.
Presiden
juga selalu mengingatkan bahwa pada masanya semuanya jauh lebih baik dan
tertata dan kalaupun kondisi Indonesia belum optimal seperti yang diharapkan akibat terjadinya akumulasi dari penyimpangan rezim sebelumnya.
Apa yang dilakukan Presiden SBY dengan curhat dalam menghadapi kritik itu adalah model yang paling tepat untuk merekayasa opini supaya dia selamat dari hujatan kesalahan kebijakannya.
Aneh teriak aneh
Jika kita hendak berbicara tentang peran demonstrasi yang selalu didengungkan oleh pemerintah dalam hampir rata-rata setiap pidatonya adalah liar dan mengancam, maka suatu pertanyaan hendak dilontarkan balik kepada pemerintah: “apakah demokrasi yang dipraksiskan saat ini merupakan demokrasi bagi pemenuhan tuntutan masyarakat?” Jawabannya adalah Liar karena ketidakjujuran pemerintah bahwasanya demokrasi saat ini adalah demokrasi-nya kaum Neo Liberal, mereka adalah antek2nya, maka jadinya Aneh teriak aneh. "rakyat lapar dibilang makar, rakyat yang terancam dituduh mengancam".
tertata dan kalaupun kondisi Indonesia belum optimal seperti yang diharapkan akibat terjadinya akumulasi dari penyimpangan rezim sebelumnya.
Apa yang dilakukan Presiden SBY dengan curhat dalam menghadapi kritik itu adalah model yang paling tepat untuk merekayasa opini supaya dia selamat dari hujatan kesalahan kebijakannya.
Aneh teriak aneh
Jika kita hendak berbicara tentang peran demonstrasi yang selalu didengungkan oleh pemerintah dalam hampir rata-rata setiap pidatonya adalah liar dan mengancam, maka suatu pertanyaan hendak dilontarkan balik kepada pemerintah: “apakah demokrasi yang dipraksiskan saat ini merupakan demokrasi bagi pemenuhan tuntutan masyarakat?” Jawabannya adalah Liar karena ketidakjujuran pemerintah bahwasanya demokrasi saat ini adalah demokrasi-nya kaum Neo Liberal, mereka adalah antek2nya, maka jadinya Aneh teriak aneh. "rakyat lapar dibilang makar, rakyat yang terancam dituduh mengancam".
Berikut
karakter pemerintah di republik ini yang terlalu munafik tanpa pernah berkaca
kepada dirinya sendiri. Bahwasanya apa yang telah diperbuat oleh mereka
(pemerintah) kepada rakyatnya, Pertama, takluk kepada Kontrak-kontrak karya
baik di Pertambangan dan kehutanan serta lainnya dengan berbagai pihak apakah
pihak luar negeri ( Freeport, newmont, Exxon dll ) dan cukong swasta dalam
negeri, kedua,Korupsi semakin marak dan lemah dalam penegakan hukumnya. Serta
yang terbaru adanya rencana kenaikan harga BBM. Faktanya –ketika sumber daya
alamnya habis, rakyat dilokasi dan mayoritas bangsa Indonesia tidak merasakan
kenikmatannya malahan yang dirasakan kerusakan alamnya dan bibit perpecahannya.
Ini juga harus dipertanggung jawabkan dan sebagai landasan untuk melakukan
negoisasi ulang kontrak karya .
At last but not least, Aparat Negara gaya hidupnya inginnya mewah-mewahan ( pengadaan mobil dinas, pesawat kepresidenan dll ) tetapi harus mengeksploitasi dana anggaran Negara. Maling duit rakyat dengan akal –akalan kebijakan sehingga tidak akan pernah bisa disentuh oleh Hukum
At last but not least, Aparat Negara gaya hidupnya inginnya mewah-mewahan ( pengadaan mobil dinas, pesawat kepresidenan dll ) tetapi harus mengeksploitasi dana anggaran Negara. Maling duit rakyat dengan akal –akalan kebijakan sehingga tidak akan pernah bisa disentuh oleh Hukum
Terkait
dengan itu semua, Apapun pendapat kita syah saja karena Eranya Demokrasi
seperti yang diajarkan pemerintah adalah neo liberal, tetapi yang paling
penting kami harus punya dasar yang kuat dan dalam rangka menjadikan Indonesia
keluar dari persoalan yang melilitnya. Jadi jika symbol kerbau untuk
melambangkan kelambanan mister president atau teriakan maling atau sebutan
lebay, itu memang benar, please dech, jangan cengeng!!!(Dykky/Sukarno)
Senin, 26 Maret 2012
AKSI TNI PROTES RAKYAT
Jakarta (Koran kobar)- Rezim SBY
benar-benar paranoid dengan aksi protes. Ini terlihat dengan pendekatan
represif rezim berkuasa terhadap aksi-aksi protes rakyat. Dalam tiga bulan
protes saja, sudah 461 pemrotes yang ditangkap. Belum lagi, curhat “SBY” telah
menjadi dalih untuk mengubah Indonesia
seperti negara “darurat militer”.
Dalam beberapa hari ini,
kita mulai menyaksikan kehadiran tentara bersenjata lengkap di mana-mana: di
SPBU, di kantor-kantor pemerintah, dan tempat-tempat atau objek vital strategis
lainnya. Di Jakarta saja, jumlah tentara yang dikerahkan mencapai puluhan ribu
personil. Situasi serupa juga terjadi di daerah-daerah lainnya di Indonesia.
Sejak orde baru hingga
sekarang, penghayatan militer Indonesia
akan fungsinya belum juga bergeser: sebagai penjaga kekuasaan. Ini terungkap
dari praktik penggunaan TNI, yang notabene alat negara, untuk membentengi
kepentingan rejim berkuasa. Padahal, dalam sumpah prajurit TNI dikatakan: “saya
akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.” Artinya, TNI dalam menjaga NKRI harus
mengacu atau tunduk kepada Pancasila dan UUD 1945, bukan kepada rejim berkuasa.
Dalam “delapan wajib
TNI” antara lain disebutkan: bersikap ramah tamah kepada rakyat, bersikap sopan
kepada rakyat, tidak sekali-kali merugikan rakyat, dan menjadi contoh dan
mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya.
Sudahkan setiap anggota/prajurit TNI melaksanakan sikap-sikap di atas?
Kenaikan harga BBM
adalah bukti kegagalan rezim SBY mengelola kekayaan energi nasional untuk
kepentingan nasional. Meskipun kita punya sumber energi yang melimpah, baik
energi tak terbarui maupun terbarui, tetapi rezim SBY tidak bisa menggunakannya
untuk memakmurkan rakyat. Yang terjadi justru sebaliknya: rezim SBY mengobral
kekayaan energi itu kepada korporasi asing.
Jika mengacu pada
Pancasila dan UUD 1945, prinsip pengelolaan energi mestinya mengabdi pada
keadilan sosial atau kesejahteraan seluruh rakyat. Logika mencari untung atau
kapitalisasi sama sekali tidak dibenarkan oleh ideologi Pancasila dan UUD 1945.
Tetapi yang dilakukan rezim SBY justru berlawanan dengan prinsip Pancasila dan
UUD 1945: harga BBM diserahkan kepada mekanisme pasar, pengelolaan energi
(termasuk migas) diserahkan kepada korporasi asing, dan keuntungan dari
pengelolaan energi pun tidak dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.
Semua orang mulai sadar
betul dengan keadaan itu sekarang. Rakyat yang tidak puas dengan pengelolaan
energi yang berbau kolonial itu pun mulai bangkit melakukan perlawanan. Dengan
demikian, protes kenaikan harga BBM harus dimaknai sebagai tindakan patriotik massa rakyat Indonesia untuk menjaga kedaulatan
bangsanya dalam pengelolaan energi dan kekayaan alam lainnya.
Rezim SBY sudah
menghianati Pancasila dan UUD 1945. Hampir semua praktik kenegaraan menyimpang
dari Pancasila dan UUD 1945. Rejim SBY, yang didukung oleh politisi DPR yang
pro-imperialis itu, telah membongkar UUD 1945 itu dengan menghilangkan roh
anti-penjajahannya. Sistim politik kita pun dibuat sangat liberal menyerupai
“demokrasi barat”.
Dengan demikian, jika
TNI melindungi rezim pelanggar Pancasila dan UUD 1945, maka TNI sudah
menghianati tugas patriotiknya sebagai ‘Bhayangkari negara’ dan mengingkari
rahim yang melahirkannya: Rakyat. Maka pantas saja jika TNI tega dan rela
mengarahkan moncong senapan kepada rakyatnya sendiri.
Seharusnya, jika TNI
masih patriotik dan pro-rakyat, maka tindakan yang mesti dilakukan adalah
mendukung aksi-aksi protes rakyat itu. Dan, seperti militer Bolivia yang pro
kepentingan nasional itu, TNI mestinya menyebar pasukannya untuk merebut
kendali perusahaan-perusahaan asing yang sudah merampok kekayaan alam kita.
Kepada prajurit TNI kita
ingatkan pesan Panglima Besar Jenderal Soedirman: “Pelihara TNI, pelihara
angkatan perang kita. Jangan sampai TNI dikuasai oleh partai politik manapun
juga. Ingatlah, bahwa prajurit kita bukan prajurit sewaan, bukan parjurit yang
mudah dibelokkan haluannya, kita masuk dalam tentara, karena keinsyafan jiwa
dan sedia berkorban bagi Bangsa dan Negara. (Dykky/Sukarno)
CALON GUBERNUR JAKARTA BARU JOKO WIDODO
Jakarta (Koran Kobar)- Joko Widodo atau yang
lebih terkenal dengan panggilan Jokowi sampai hari ini masih menjabat walikota
Solo sampai tahun 2015. Keberhasilan membangun Kota
Solo tidak perlu disangsikan lagi dan namanya melekat disetiap warga dengan
segudang prestasi yang telah diukirnya untuk memajukan Kota Solo.
Joko Widodo akhir-akhir
ini namanya sering disebut-sebut sebagai pelopor dan penggagas Mobil Nasional
dengan
Esemkanya, sehingga membuat Ketua Umum PDI Perjuangan Hj. Megawati Sukarno
Putri menariknya untuk jadi Gubernur Jakarta.
" Saya selaku
kader PDI Perjuangan harus siap untuk ditempatkan dimana saja selama partai
memanggil, karena pengabdian dimana saja sama dan saya harus siap" katanya
saat diwawancara di TV swasta tadi siang.
Ketika ditanya
program apa yang akan ditawarkan kepada rakyat Jakarta yang sangat heterogen
itu, Walikota Solo yang tidak pernah menerima gajinya ini menyebutkan, dia akan
pokus pada program yang menitik beratkan pada pelaksanaan dilapangan.
" Saya akan
memberikan program yang saya berinama JAKARTA
BARU ! " katanya menutup obrolan dengan penyiar TV swasta. (Dykky/Sukarno)
DUET DAHSYAT UNTUK PEMBAHARUAN JAKARTA DARI PASANGAN JOKOWI DAN AHOK
Jakarta (Koran Kobar)- Salah satu pasangan
calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada 2012, adalah duet
Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (nama asli Zhong Wan Xie) yang tergolong
muda, yang dikenal dengan duet Jokowi-Ahok. Jokowi berusia 50 tahun dan Ahok
berusia 45 tahun. Jokowi telah sukses menjadi Walikota Solo dan telah dapat
kehormatan sebagai Wali Kota Terbaik tahun 2011. Salah satu keberhasilannya
adalah menjadikan Solo sebagai The Spirit of Java. Selain itu Jokowi juga
begitu dekat dan menyatu dengan rakyat. Jokowi sering terlihat makan dan
bertanya langsung melalui rakyat di warung-warung pinggir jalan, tanpa merasa
terganggu dengan jabatan dirinya sebagai Walikota. Gebrak-gebrakannya terlihat
berani dan selalu peduli pada kehidupan rakyat, seperti pernah bersengketa
dengan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo mengenai rencana pembangunan mal di
lokasi bekas pabrik es Saripetojo. Jokowi yang sejak mulai menjabat menunjukkan
kebijakan yang pro-rakyat kecil menentang dengan keras penggusuran Saripetojo
yang mencatat sejarah sebagai salah satu pabrik es pertama di Indonesia.
Sebaliknya, Bibit Waluyo ingin agar pabrik es itu digusur dan diganti sebuah
pusat perbelanjaan modern, dan secara terbuka di depan publik Gubernur Jawa
Tengah itu memaki Jokowi sebagai “bodoh”.
Kemudian Ahok termasuk Bupati Belitung Timur periode
2005-2010 yang telah berhasil didaerahnya, seperti menjalankan program bebas
biaya kesehatan buat warganya. Ahok juga dikenal sebagai tokoh yang bersih dan
profesional, seorang bupati satu-satunya yang memilih transparan dengan
menjelaskan kepada warganya atas pertanggungjawaban duit negara yang digunakan,
sebagai upaya pembenahan birokrasi dan pengentasan warga Belitung
Timur dari jerat kemiskinan. Logika politik Ahok memang membingungkan dan sukar
diterka. Cara berpolitik Ahok naif dan gila. Bukannya membagikan uang, Ahok
malah membagikan nomor HP pribadi. Bukannya memanipulasi pencitraan, Ahok malah
bergantung pada ketulusan dan kejujuran dalam bicara dan bertindak. Bukannya
ikut dalam budaya politik korup untuk cari selamat, Ahok malah menerabas semua
praktik kongkalikong. Ahok adalah aktivis politik yang berhasil
menjungkir-balikkan hitungan dan teori politik. Di Bangka Belitung, Ahok
dianggap ancaman paling serius bagi kepentingan politisi dan pengusaha korup.
Di gedung DPR, Ahok dianggap pengacau yang tanpa cacat moral dan politik. Bagi
rakyat kecil dimanapun yang mengenal dia, Ahok adalah harapan untuk masa depan yang
lebih baik. Saat masih menjabat bupati, Gerakan Tiga Pilar Kemitraan, yang
terdiri dari Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), KADIN dan Kementerian
Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan), memberinya penghargaan kepada
Ahok yang dinobatkan sebagai Tokoh Anti Korupsi dari unsur penyelenggara
negara, karena Ahok dinilai berhasil menekan semangat korupsi pejabat
Pemerintah Daerah pada saat ia menjabat sebagai Bupati Belitung Timur
Pencalonan duet Jokowi-Ahok ini dinilai merupakan
keputusan yang berani karena mendobrak semua paham mainstream yang ada tentang
latar belakang kandidat kepala daerah, yang mana kedua figur ini merupakan
orang luar Jakarta dan sama sekali tidak memenuhi demografi mainstream yang
selama ini ada. Selama ini partai politik yang mengusung calon kepala daerah
disetiap pilkada, masih saja terkungkung paham lama soal latar belakang
kandidat ketimbang kemampuannya secara personal. Partai biasanya senang
menduetkan calon dari kalangan sipil dengan dari militer, dan latar etnis juga
masih menjadi pertimbangan dalam setiap Pilkada DKI Jakarta. Tapi duet Jokowi-Ahok, sama sekali
tak memenuhi atau mencakup kriteria demografis mainstream seperti itu. Pasangan
ini terlihat lebih menitikberatkan pada kredibilitas dan track record selama ini.
Sebagai calon, Jokowi dan Ahok mencanangkan tekad untuk
tidak terikat rutinitas dan pekerjaan monoton di belakang meja, karena duet ini
bertekad akan melakukan perubahan. Jika duet Jokowi-Ahok terpilih, duet ini
berkomitmen akan selalu meluangkan lebih banyak waktu untuk turun ke lapangan,
melihat langsung problem Jakarta
dari dekat dan akan bertemu langsung dengan warga di lapangan. Duet Jokowi-Ahok
ternyata selalu optimistis dan tidak khawatir dengan para pesaingnya di bursa
pencalonan, lantaran duet Jokowi-Ahok adalah pasangan muda. Yang muda tentu
lebih mudah untuk bisa melakukan perubahan.
Bagi warga masyarakat pinggiran, duet Jokowi-Ahok
diyakini akan membawa perubahan pada Jakarta.
Alasannya, dinilai akan memberikan sentuhan kemanusiaan berbeda dalam menata Jakarta. Kalau selama ini
penataan lebih didasarkan atas nama kekuasaan, maka dengan duet Jokowi-Ahok
yang selalu mengutamakan dialog dengan warga sebelum mengambil kebijakan, akan
membuat warga DKI Jakarta justru merasa dihargai, diwongke, dimanusiakan,
karena tidak akan dijadikan obyek pembangunan. Kombinasi dua tipikal pemimpin
seperti inilah yang akan menghadirkan perubahan pada Jakarta. Pedagang kecil dan rakyat jelata
mengharapkan sekali pembaruan dengan sentuhan baru yang memanusiakan, dan yang
menempatkannya sebagai pemangku kepentingan pembangunan kota. Semoga saja terpilih, Amien. (Dykky/Sukarno)
MEMANG DEMIKIAN YANG DIKEHENDAKI PEMERINTAH!! REVOLUSI KEDAULATAN RAKYAT
Jakarta (Koran Kobar)- Dewi Aryani
anggota Komisi VII DPR-RI, mengatakan jutaan manusia Indonesia sekarang seperti
menghitung hari. Tanggal 1 April seolah keramat dan 'kiamat'. Bagaimana tidak,
tanggal itu akan menjadi penentu rakyat makin tertindas, marah, kecewa dan
mungkin murka kepada pemerintahnya sendiri.
Ditambahkannya, berbagai kajian rasional, hitungan
matematis, solusi-solusi implementatif hingga teori-teori ekonomi dan kebijakan
publik tidak cukup membuat pemerintah memahami betapa kebijakan menaikkan BBM
hanya menjadi bukti sejarah bahwa pemerintah tak lagi punya intelektualitas
politik dan tak punya kedalaman nurani. Rakyat berbagai kelas dan strata sosial
tidak menjadi fokus pengelolaan kebijakan dan tata kelola negara yang benar
terutama sumber daya alamnya.
"Energi sebagai lokomotif dan nyawa
perekonomian tidak dikelola dengan arif. Bahkan konstitusi juga di terjang
habis oleh pemerintah. Harusnya sejak dulu sektor energi di skenariokan sebagai
leading sector berbagai proses pembuatan kebijakan sehingga semuanya
terintegrasi secara baik, saling mendukung, berkesinambungan dan dapat
memberikan support produktifitas dan kinerja menuju kesejahteraan rakyat."
Jelas politisi dari PDI Perjuangan dalam rilisnya kepada Seruu.com via BBM,
Jumat (23/03/2012).
Menurut alumni Universitas Airlangga ini, demo
sudah di lakukan dan bahkan akan terus dilakukan oleh buruh, masyarakat umum,
petani, pedagang hingga mahasiswa dan segala kalangan.
"Jika pemerintah pada akhirnya akan tetap
menaikkan harga BBM, maka REVOLUSI bisa saja terjadi. Pemerintah hrs waspada,
dan legowo mengakui kegagalannya, dan segera mengembalikan kedaulatan rakyat
dgn mencabut rencana konyol menaikkan harga BBM." Tandasnya. (Dykky/Sukarno)
PDI PERJUANGAN DAN GOLKAR MASIH KEKEUH TOLAK HARGA BBM NAIK OLEH TIO SUKANTO
Jakarta (Koran Kobar)- Dua fraksi dalam Badan Anggaran yaitu PDIP dan Golongan Karya
masih menolak tegas rencana penaikan harga BBM bersubsidi mulai 1 April 2012.
"Saya tidak menyepakti kenaikan harga BBM ini,
dengan alasan yang dicari-cari pemerintah. Karena penghitungan yang kita lihat
pemerintah tidak perlu menaikan harga BBM subsidi ini hanya untuk mencari
defisit angka Rp60 triliun," papar Anggota Badan Anggaran dari Fraksi
Golongan Karya Bambang Soesatyo dalam rapat kerja Banggar dengan pemerintah
terkait subsidi BBM, di Gedung DPR, Jakarta
Sabtu (24/3/2012).
Menurut Bambang, kenaikan harga BBM subsidi hanya
akan memberatkan penderitaan rakyat miskin saja. Di sisi lain, ia mengatakan
bahwa defisit anggaran sebenarnya bisa ditutup dengan memanfatkan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (Silpa) dan pengurangan belanja pemerintah.
"Ongkos yang ditanggung pemerintah lebih mahal
dengan menaikan harga BBM ini, daripada memberikan iming-iming melalui BLSM
Rp150 ribu per bulan selama 9 bulan," ujar dia.
Sedangkan Anggota Banggar dari Fraksi PDIP Dolfi
menilai bahwa pemerintah tidak bisa sembarangan menaikan harga BBM bersubsidi
serta memberikan beberapa kompensasi kepada masyarakat kelas menengah ke bawah,
seperti BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat). Pasalnya, pemberian
bantuan tersebut tidak berdasarkan fakta nyata kepada rakyat miskin.
"Tidak benar rakyat miskin Indonesia memiliki
mobil dan sepeda motor, itu data dari mana. Kalau memang rakyat miskin
Indonesia sudah pada memiliki mobil, berarti tingkat kesejahteraan masyarakat
Indonesia sudah tinggi dong," ujar Dolfi menyindir. (Dykky/Sukarno)
RAKYAT MARJINAL BERTERIAK AKIBAT PEMERINTAH SBY-BOEDIONO PEMBOHONG
Jakarta (Koran Kobar)- Sejak tahun 2008, Organisasi Kerjasama
dan Pengembangan Ekonomi (OECD) sudah “mengejar-ngejar” Pemerintah SBY-Boediono
agar memastikan penghapusan subsidi BBM. Lalu, pada 1 November 2010, Sekjend
OECD Angel Gurria menemui sejumlah Pejabat Tinggi Indonesia, termasuk Wapres
Boediono dan Menkeu Agus Martowardoyo. Di situ, OECD berusaha menyakinkan
Pemerintah Indonesia
agar segera menghapus subsidi BBM dan Listrik hingga 2014. Di Forum G-20, baik
di di Pittsburgh maupun di Gyeongju, Korea Selatan, proposal penghapusan
subdisi BBM sangat gencar disuarakan. Di Pittsburgh, G20 memaksa negara
anggotanya, termasuk Indonesia, segera menghapus subsidi BBM secara bertahap.
Di Gyeongju, Korea Selatan, Pemerintah Indonesia menjanjikan akan melaksanakan
penghapusan subdisi energi, khususnya BBM dan TDL, dimulai pada tahun 2011.
Sebelumnya, tagihan juga sudah disampaikan oleh IMF,
Bank Dunia, USAID dan ADB. Maklum, sebelumnya Pemerintah Indonesia sudah menjanjikan
akan menghapus subsidi, termasuk sektor energi, kepada lembaga-lembaga
tersebut: Letter of Intent (LOI) dengan IMF, Loan Agreement dengan ADB, dan
bahkan dukungan penuh USAID dalam penyusunan UU Nomor 22 tahun 2001 tentang
Migas. Dengan demikian, pada tahun 2012 ini, Pemerintah SBY-Boediono seperti
“dikejar jadwal” untuk segera menghapus subsidi BBM dan TDL. Singkat cerita,
ada atau tidaknya aksi protes, Pemerintah SBY-Boediono diharuskan menghapuskan
subsidi energi, antaranya BBM dan TDL. Tapi, bagaimanapun, Presiden SBY tidak
mau kehilangan popularitas. SBY tidak mau dicatat sejarah sebagai Presiden yang
terguling di tengah jalan. Karena itu, SBY pun mencari-cari alasan untuk
membenarkan kebijakannya menaikkan harga BBM. Dipakailah alasan klise dan yang
sudah usang : Kenaikan harga minyak dunia dan defisit APBN.
Padahal alasan Pemerintah SBY-Boediono menaikan harga
BBM bersubsidi demi menyelamatkan APBN yang terancam jebol, ternyata tidak
realistis. Pasalnya, defisit subsidi dapat ditutup dari sisa anggaran APBN yang
tidak terserap (Sisa Anggaran Lebih/SAL). Jika dalam RAPBNP 2012 lifting minyak
930 KB/hari, ICP US$ 105/barel, subsidi listrik maksimal Rp. 90 trilliun, SAL
Rp. 30 triliun digunakan semua, dan harga BBM bersubsidi tetap Rp. 4.500,-/liter,
serta semua belanja tetap seperti APBN 2012, maka APBNP 2012 tidak akan jebol.
Pertanyaannya, apa dasar penetapan harga US$ 105/barel pada APBN 2012. Padahal
dalam APBN 2011 saja, asumsi harga ICP US$ 95/barel, sementara realisasi harga
ICP mencapai US$ 112/barel. Dimana rencana lifting minyak 950 ribu per barel
per hari, sedangkan realisasi hanya mencapai 900 ribu barel per hari. Dari
hitungan ini terjadi selisih harga ICP sebesar US$ 17/barel dan selisih
realisasi sebesar 50.000 barel/per hari. Artinya, terjadi beban subsidi
bertambah sekitar Rp. 70 trilliun. Namun APBN 2011 tetap sehat.
APBN 2012 sendiri baru berjalan 2 bulan dan Pemerintah
SBY-Boediono mengajukan rencana APBN-P. Karena asumsi awal harga ICP US$ 90/
barel dan diperkirakan realisasi harga ICP mencapai US$ 105/barel. Asumsi awal
lifting 950 ribu barel per hari dan diperkirakan hanya mencapai 930 ribu barel
per hari. Sudah barang tentu akan terjadi penambahan beban subsidi, dan rakyat
menyadari hal ini. Namun pengalaman APBN 2012, BBM bersubdisi tak perlu naik.
Karena itu, dimeminta Pemerintah SBY-Boediono menghitung dengan skenario ICP
US$ 105/barel, lifting 930 ribu, subsidi listrik maksimal Rp. 90 trilliun,
harga BBM bersubsidi tetap Rp. 4.500,-/liter, SAL 2011 sebesar Rp. 30 triliun
digunakan semua, dan belanja lainnya tetap. Sebab itu, Pemerintah SBY-Boediono
harus jujur dalam menyampaikan data-data kepada rakyat. Apa alasan yang
sebenarnya dari kengototan Pemerintah SBY-Boediono untuk menaikan harga BBM
tersebut.
Waktu dan sejarah akan mencatat serta membuktikannya.
Karena secara riil, masih banyak potensi sumber daya alam (SD) yang bisa
digenjot untuk memperkuat APBN. Misalnya dengan mengoptimalkan penerimaan
sektor perpajakan. Namun masalahnya, selama 4 tahun sektor penerimaan pajak tidak
pernah tercapai 100 persen dan banyak digerogoti oleh pejabat pajaknya sendiri
seperti Gayuus Tambunan. Yang mengejutkan, Pemerintah SBY-Boediono bukannya
memperbaiki kelemahan ini. Tapi kok malah diturunkan target penerimaan
pajaknya. Sementara itu di sisi lain dari PNBP, harga Migas yang naik, tapi
mengapa penerimaan SDA Migas turun dari Rp. 45.79 triliun menjadi Rp. 39.70
triliun, yang tentunya sangat tidak masuk akal. Berdasarkan catatan Badan Pusat
Statistik(BPS) pendapatan rata-rata penduduk Indonesia menurut BPS adalah Rp. 30
juta per tahun. Ternyata jumlah penduduk yang berpendapatan diatas Rp. 30 Juta
per tahun hanya mencapai 12 juta orang. Jadi, semua ini adalah pembohongan
Pemerintah SBY-Boediono.
Karena terbukti Pemerintah SBY-Boediono adalah
Penghamba Kepentingan Asing dengan berusaha mengejar janjinya untuk
menghapuskan subsidi energi (BBM dan Listrik), dan Pemerintah SBY-Boediono pun
Penindas Hajat Hidup Rakyat dengan memaksakan menaikkan harga BBM tanpa ada
alasan yang jelas. Maka buat rakyat, tiada kata-kata lain selain : “Lawan,
Gulingkan, Adili, dan Masukkan Ke Dalam Bui !!!”. . . . . (Dykky)
KEPALA DAERAH TOLAK KENAIKAN BBM TERANCAM DIPECAT
JAKARTA (Koran Kobar)- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi
mengancam kepala daerah yang menolak kebijakan pemerintah menaikkan bahan bakar
minyak (BBM). Argumen Gamawan adalah, penolakan kepala daerah itu bertentangan
dengan sumpah jabatan. Pasalnya kepala daerah adalah bagian sistem pemerintahan
nasional dan kebijakannya tidak boleh melawan pemerintah pusat.
"Semua harus taat pada sistem,” tegas Gamawan
di gedung Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri, Senin (26/3).
Menurut dia, tidak ada alasan bagi kepala daerah
untuk tak setuju dengan kebijakan pemerintah pusat. Meski kepala daerah bisa
berasal dari partai yang bukan pengusung pemerintah, imbuh dia, namun ketika
sudah diangkat menjadi kepala daerah harus harus patuh pada koridor aturan dan
mengabdi kepada negara.
Diterangkannya, kenaikan BBM diatur dalam
undang-undang (UU) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sehingga
aturannya tegas kepala daerah wajib tunduk pada perundang-undangan berlaku.
Atas dasar itu, pihaknya menilai sangat aneh sekali kalau ada kepala daerah
yang tidak setuju dan malah terlibat ikut memprakarsasi demo menentang
kebijakan kenaikan BBM.
“Sebenarnya sanki bisa saja, dia bisa
diberhentikan. Karena melanggar sumpah, dan nyata-nyata melawan UU,” ujarnya.
Gamawan memang tidak menyebut nama siapa saja kepala daerah yang telah menolak
kebijakan pemerintah pusat menaikkan BBM.
Berdasarkan catatan Republika, Wakil Wali Kota
Surabaya Bambang DH, yang juga wakil ketua DPD PDIP Jawa Timur menggelar
konferensi pers, Ahad (25/3), terkait rencana aksi masa pada Selasa (27/3)
untuk menolak kenaikan BBM. (Dykky)
SKENARIO RUSUH AKSI DEMO ANTI KENAIKAN BBM GIB, TENGARAI PEMERINTAH SEBARKAN RASA TAKUT
JAKARTA (Koran Kobar)- Koordinator
Gerakan Indonesia
Bersih (GIB) Adhie Massardi mengingatkan pihak-pihak yang menyiapkan aksi
protes penolakan atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), untuk mewaspadai
aksi penggembosan yang dilakukan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY). Menurut Adhie, ternyata sogokan dari pemerintah dengan mengajak kalangan
kampus plesiran tak cukup efektif meredam penolakan.
Menurut Adhie,
pemerintah juga tengah membangun opini negatif yang ditujukan kepada penentang
kebijakan penaikkan harga BBM. "Pemerintah membangun opini negatif, seolah
para penentang kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat itu akan membuat
huru-hara," kata Adhie melalui layanan BlackBerry Messenger, Senin (26/3).
Ditambahkannya pula,
dengan opini negatif yang dibangun itu maka pemerintah merasa punya alasan sah
untuk mengerahkan pasukan TNI bersenjata lengkap. "Dengan menciptakan
opini akan ada huru-hara maka TNI disiapkan sebagai alat pemukul para pengunjuk
rasa," ulas Adhie.
Bahkan Juru Bicara
Kepresidenan era Presidan Abdurrahman Wahid itu menengarai pemerintah telah
menebar rasa takut di kalangan etnis Tionghoa bahwa aksi menentang kebijakan
penaikan harga BBM yang akan dimulai pada besok (27/3) ini bakal berujung
kerusuhan. "Sebagaimana terjadi pada Mei 1998," sambungya.
Karenanya untuk
merusak aksi unjuk rasa rakyat agar menjadi betul-betul menakutkan, bukan tidak
mungkin akan disusupkan “pasukan perusak” yang akan melakukan tindakan anarkis
dari barisan massa
aksi. "Dengan demikian ada cukup alasan TNI-Polri bersenjata merangsek ke
dan membubarkan paksa pengunjuk rasa," ucapnya. (Dykky)
PDI PERJUANGAN BUKAN PENUNGGANG TAPI KAMI PEMIMPIN DEMO TOLAK BBM NAIK
Jakarta (Koran Kobar)- Politikus PDI Perjuangan, Aria Bima,
menyatakan, di Jakarta, partainya bukan menunggangi, melainkan memimpin
aksi-aksi demonstrasi menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM
bersubsidi. Ia mengaku gemas mendengar tuduhan politikus Partai Demokrat,
Ramadhan Pohan, seolah partainya menunggangi aksi-aksi demonstrasi mahasiswa.
Bima yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR ini
menambahkan, sejak sebelum demonstrasi mahasiswa merebak, sikap partainya sudah
jelas dan tegas menolak opsi menaikkan harga BBM. Sehingga, menurut dia, wajar
jika partainyalah yang berdiri di depan, memimpin aksi unjuk rasa menentang
rencana pemerintah menaikkan harga BBM.
"Sekali lagi kami tegaskan, PDI Perjuangan
tidak menunggangi, tetapi justru memimpin aksi-aksi demonstrasi menolak rencana
pemerintah menaikkan harga BBM," katanya Senin (26/3/2012).
Dengan demikian, lanjutnya, tidak benar jika
keterlibatan kader-kader PDI Perjuangan di lapangan tersebut menunggangi aksi
demonstrasi menolak kenaikan harga BBM. "Mereka tidak menunggangi, tetapi
memimpin! Dan itu sudah berlangsung sejak awal," katanya.
PDI Perjuangan, kata Bima, menolak penaikan harga
BBM bersubsidi lantaran meyakini Pemerintah sebenarnya masih bisa mencari jalan
keluar selain menaikkan harga BBM.
Misalnya, menurut dia, melakukan penghematan
anggaran perjalanan dinas pejabat, melakukan efisiensi BPH Migas dan Pertamina,
serta meningkatkan produksi (lifting) minyak dalam negeri.
Pemerintah, lanjutnya, juga bisa menekan harga BBM
dengan membeli langsung minyak mentah kepada negara produsen, bukan melalui
makelar dan spekulan seperti selama ini.
Seiring dengan itu, dia mengharapkan Pemerintah
bisa menyiapkan kilang-kilang pengolahan BBM di dalam negeri dan mengembangkan
industri bahan bakar nabati pengganti BBM.
"Namun, opsi selain menaikkan harga BBM itu
tidak pernah serius dilakukan. Pemerintah hanya mau cari gampangnya saja dengan
langsung menaikkan harga BBM," katanya. (Dykky)
Sabtu, 24 Maret 2012
TIGA ALASAN MENOLAK KENAIKAN HARGA BBM DARI BEM UI
Jakarta- Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengajukan tiga alasan mengapa pihaknya menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM per 1 April 2012 mendatang.
Alasan pertama, BEM UI menganggap keadaan Indonesia saat ini belum memungkinkan untuk menghapus subsidi. Untuk poin ini, BEM UI menyebutkan dua kondisi yang menandai kesiapan rakyat menerima penghapusan subsidi BBM: adanya jejaring pengaman sosial dan energi alternatif untuk mensubtitusi BBM.
Alasan kedua, harga BBM merupakan anchor price atau harga yang menimbulkan efek pengganda terhadap perekonomian makro. “Masyarakat di kelas sosial-ekonomi terbawah-lah yang paling menerima imbasnya,” kata Ketua BEM UI, Valdo Maldini, di Jakarta, Kamis (22/3/2012).
Meski banyak yang berasumsi rakyat dapat beradaftasi dengan harga baru, namun Valdo Maldini beranggapan, dalam proses itu, banyak rakyat Indonesia yang akan putus sekolah, gizi buruk, dan mengalami disfungsi sosial lainnya.
Alasan ketiga, BEM menganggap BLSM tidak menjawab masalah sebagai peredam shock bagi masyarakat kecil saat kenaikan harga BBM. Pasalnya, metode BLSM terlalu sederhana menerapkan pola perhitungan ekonomi konvensional dalam menentukan besaran dana.
Selain itu, BLSM sangat rawan politisasi dan mendidik budaya konsumtif. Juga, dalam banyak kasus, BLSM—dulunya bernama BLT—terbukti gagal dalam dalam tataran teknis distribusi dan pemanfaatan dana tersebut.
Terkait solusi, khususnya terhadap defisit APBN, BEM UI mengajukan solusi jangka pendek dan jangka panjang.
Untuk jangka pendek, pemerintah merealokasi anggaran-anggaran dari pos lain yang kurang penting untuk dialihkan ke subsidi BBM. Salah satu pos yang menyedot APBN adalah belanja birokrasi (gaji birokrat, biaya protokoler, biaya makan minum, dll) yang nilainya pada APBN 2012 mencapai Rp733 triliun.
Untuk jangka panjang, BEM UI mengusulkan agar pemerintah menaikkan rasio penerimaan pajak dan mengurangi kebocoran anggaran APBN. (Dykky)
Langganan:
Postingan (Atom)