Pansus XIII DPRD Brebes Konsultasi Raperda Pelayanan TKI

Digedung DPR RI

Jakarta (Koran Kobar)- BNP2TKI, Selasa (17/04) – Panitia Khusus (Pansus) XIII Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, melakukan konsultasi ke Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonsia (BNP2TKI) terkait pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pelayanan TKI di daerahnya.

Rombongan Pansus XIII DPRD Brebes dipimpin Abdullah Syafaat datang ke BNP2TKI, Selasa (17/04) sore. Ia didampingi dua sejawatnya, A Zamroni dari PKB, dan Nasikun dari PDI Perjuangan. Turut serta Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Transmigrasi (Dinsosnakertrans), Amin Budi Raharjo, dan dua sejawat Dinsosnakertans lainnya. Mereka diterima Sekretaris Utama BNP2TKI, Edy Sudibyo, dana beberapa pejabat eselon II BNP2TKI lainnya.

“Di antara kami (Pansus XIII DPRD dan Dinsosnakertrans, red.) di Brebes ada persamaan pandangan terkait pembahasan penanganan pelayanan TKI. Didalam rangka memantapkan pembuatan Raperda Pelayanan TKI yang sedang digodok ini, kami datang bersama-sama ke BNP2TKI guna melakukan konsultasi,” kata Abdullah Syafaat, Ketua Pansus XIII DPRD Brebes.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Brebes ini mengatakan, bahwa daerahnya merupakan salah satu kantong TKI terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Jumlah penduduknya tercatat sebanyak 1,9 juta yang tersebar di 12 kecamatan serta 297 desa dan kelurahan. “Terkait pelayanan perlindungan terhadap TKI yang saat ini sedang dibuatkan Raperdanya, kami (Pansus XIII DPRD dan Dinsosnakertrans, red.) bahu-membahu terus mengawalnya,” kata Abdullah Syafaat dan diiyakan Amin Budi Raharjo yang berada di sampingnya.

Ia juga menyebutkan pada tahun 2011 lalu, remitansi TKI Brebes yang dikirim melalui Western Union sebanyak Rp 150 miliar. Berikut disampaikan pula, mengenai keberadaan Komite Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (KPTKI) Kabupaten Brebes, sebagai bagian dari pembahasan Reperda tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Brebes di Luar Negeri. Menurutnya, ide untuk usulan keberadaan KPTKI itu, muncul dari usulan teman-teman PPTKIS. "Usulan tersebut perlu respon positif karena bisa membantu pemerintan daerah dalam menangani masalah," kata Abdullah Syafaat.

Sedangkan Kepala Dinsosnakertrans, Amin Budi Raharjo mengatakan, Brebes tergolong daerah ke-2 sebagai pemasok TKI terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Tetapi sayangnya, pihaknya kurang mengetahui persis jumlah TKI yang ditempatkannya. “Untuk pelayanan TKI ini, kami juga telah mendapatkan sosialisasi dan pelatihan sistem online pada 15 September 2011 lalu,” katanya.

Solusi Sistem Online

Menanggapi paparan Ketua Pansus XIII DPRD dan Kepala Dinsosnakertrans Brebes ini, Sestama BNP2TKI mengatakan, sistem online yang diciptakan BNP2TKI yang kemudian dilakukan sosialisasi dan pelatihan kepada para petugas di Disnakertrans daerah provinsi, kabupaten/kota di seluruh Indonesia tersebut, dimaksudkan untuk memberikan solusi bagi.

Dikatakannya, sistem online pelayanan TKI yang diciptakan BNP2TKI ini untuk mengoptimalkan kualitas penempatan dan perlindungan TKI di dalam negeri dan di luar negeri. Karena pelayanan TKI di era global sekarang ini, mau tidak mau, membutuhkan waktu sehari suntuk (24 jam) dan tanpa mengenal hari libur.

Edy Sudibyo mengatakan, pelayanan untuk TKI juga tidak mengenal waktu hari libur. "Sekalipun hari Minggu, yang namanya keberangkatan TKI ke luar negeri dan kedatangan TKI dari luar negeri, ya harus dilayani, yakni dicatat dan didata," paparnya. Sistem online untuk pelayanan TKI ini dimaksudkan, untuk memberikan kemudahan bagi para petugas di daerah. Kemudahan yang dimaksud dalam hal ini adalah, untuk mengetahui dan memantau keberadaan TKI sejak dari daerah, pada saat bekerja di luar negeri, dan sampai kembali pulang ke daerah asal.

Kemudahan lain yang ada dari sistem online untuk pelayanan TKI yang dibangun BNP2TKI ini adalah, karena sistem ini terkoneksi sejak dari Disnakertrans di daerah kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat (BNP2TKI). "Sehingga keberadaan TKI dipastikan dapat terpantau sejak dari daerah hingga ke pusat dan juga pada saat TKI bekerja di luar negeri. Karena setiap TKI yang bekerja di luar negeri diwajibkan melaporkan diri ke Perwkilan RI di negara tempat TKI tersebut bekerja," katanya.

Dijelaskan Edy, ada empat sistem onlne yang telah diciptakan BNP2TKI. Tujuannya untuk menghindari dan mengantisipasi terjadinya tindak penyimpangan maupun manipulasi data calon TKI/TKI yang hendak berangkat kerja ke luar negeri.

Keempat sistem online yang telah dibangun BNP2TKI tersebut yaitu; pertama, sistem informasi pasar kerja luar negeri melalui alamat website www.infokerja-bnp2tki.org. Kedua, penempatan TKI berbasis Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) melalui alamat website http://siskotkln.bnp2tki.go.id.

Ketiga, sistem pendataan kepulangan TKI dengan alamat website http://sipendaki-bnp2tki.go.id. Dan keempat, sistem pelayanan pengaduan (Crisis Center atau Call Center)) yang menerima pelayanan pengaduan dari calon TKI/TKI yang menghadapi masalah. Bentuk pengaduan bisa disampaikan melalui telepon 0800 1000 (bebas pulsa khusus dalam negeri) dan. +62 21 2924 4800 (luar negeri), SMS 7266(ACA#TKI#Nama Pelapor#Isi Pelaporan), Faximail 021 2924 4810/11, Email:halotki@bnp2tki.go.id dan website http://halotki.bnp2tki.go.id.

Terkait pelayanan TKI secara sistem online ini, Direktur Penyiapan Pemberangkatan BNP2TKI, Arifin Purba mengatakan, mulai 1 Mei mendatang, dilakukan penertiban entry data TKI yang hanya dapat dilakukan melalui Disnakertrans daerah kabupaten/kota asal TKI masing-masing. Berikut mulai 1 Juni dilakukan penertiban terhadap para petugas rekrut calon TKI. “Petugas rekrut calon TKI yang resmi diakui adalah, mereka yang telah mendapatkan rekomendasi dari Disnakertrans daerah kabupaten/kota,” tegas Arifin. (Tim)

Poster Ical Dibakar di Wisma Bakrie

JAKARTA (Koran Kobar)- Rakyat tampaknya sangat geram dengan Aburizal Bakrie (Ical) dengan perusahaan PT Lapindo Brantas (Bakrie Group) di Porong, Jawa Timur yang telah menyengsarakan ribuan manusia di Sidoarjo.
Bertolak belakang dari kasus ini, puluhan massa yang menamakan diri Gerakan Rakyat Anti Aburizal Bakrie, Kamis, (19/4) menggelar aksi di depan gedung Wisma Bakrie 2 Jalan H.R Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan.
Selain membawa spanduk Anti-Aburizal Bakrie, aksi massa yang dikawal sejumlah aparat kepolisian juga membakar poster Ketua Umum DPP Golkar yang akrab disapa Ical itu. Massa juga melepar telur busuk di depan gedung.
Korlap Gerakan Anti Aburizal Bakrie, Syafi Syamsudin menegaskan, kompensasi lumpur lapindo yang digelontorkan dalam APBN - P 2012 sangat mengejutkan, terutama pasal 18 UU APBN yang membebani APBN tanpa rincian satuan yang jelas dalam menangani lumpur Lapindo.
"Padahal terjadinya kasus lumpur Lapindo merupakan human error yang tidak lain PT Lapindo Brantas (Bakrie Gorup," tegas Syafi.
Kasus lumpur Lapindo jelas merugikan negara dan membenani anggaran, karena pemerintah mengalokasikan dana yang totalnya sudah mencapai Rp.7,2 triliun sejak tahun 2007 untuk menanggulangi semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jatim.
"Sementara hingga kini masih banyak tanggungjawab Bakrie Group yang belum terealisasi," tegas Syafi.
Gerakan Rakyat Anti Aburizal Bakrie juga menuntut Aburizal Bakrie bertanggungjawab terhadap korban lumpur Lapindo. Menolak kompensasi lumpur Lapindo dalam APBN-P 2012. Kemudian kasus pengemplang pajak Bakrie Group yang tidak ada itikad baik dari Aburizal Bakrie.
"Jangan jadikan APBN mesin ATM perusahaan Aburizal Bakri, dan kami minta KPK juga mengusut kasus pajak Bakrie Group," tegas Syafi. Setelah puas berorasi, massa kemudian meninggalkan Wisma Bakrie 2.  (Latip)

Ical Terus Digoyang

Jakarta (Koran Kobar)- Setelah dikritik secara terbuka oleh Akbar Tanjung, posisi Aburizal Bakrie alias Ical terus digoyang. Kini, kubu yang mengaku sebagai Dewan Pimpinan Daerah (DPD)  II Partai Golkar seluruh Indonesia keberatan dengan langkah Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang mempercepat rapat pimpina khusus pada Juli mendatang. 
Ketua Forum Silaturahmi Dewan Pimpinan Daerah (DPD)  II Golkar seluruh Indonesia, Muntasir Hamid mengatakan, dirinya telah menerima banyak pengaduan keberatan dari DPD II Partai Golkar terkait langkah Aburizal Bakrie (Ical) untuk maju sebagai calon presiden (capres) 2014, dengan akan mempercepat rapimnasus pada Juli mendatang. 
“Kami menerima keberatan dan sejumlah kader Golkar mengingatkan  Pak Ical agar tidak terburu-buru mencalonkan diri sebagai capres 2014, karena hal itu akan mendapat perlawan sengit dari dalam dan luar partai. Kami sudah terjun ke daerah, dan kebanyakan fungsionaris DPD II Golkar kecewa dengan Ical, karena ketidakmampuannya mengurus Golkar, dan mereka menyatakan keberatan akan pencalonan Ical untuk Pilpres 2014,” kata Muntasir dalam keterangan persnya di Jakarta Rabu (18/4). 
Menurut Muntasir, setelah memenangkan pemilihan ketua umum Golkar di Kongres Golkar di Pekanbaru, Riau pada  2009 lalu, Ical melakukan keputusan yang keliru, ketika dia mengangkat orang-orang yang tidak punya kompetensi di DPP partai dan fraksi di DPR, dan dia juga memberikan beberapa janji  dan program pengembangan partai yang hingga kini tidak ditepati. 
Dikatakan bahwa orang-orang di ring  satu  Ical dan di DPP adalah kader-kader binaan Jusuf Kalla (JK), dan merekalah yang pertama akan mengkhianati Ical, bila dia mencalonkan diri sebagai  capres Golkar. 
“Mengapa dia melupakan banyak tokoh yang sudah berjasa membangun Golkar selama ini? Apakah Ical menganggap mereka itu tidak punya pengaruh kuat di partai?” katanya. 
Muntasir, yang juga Ketua DPD Partai Golkar di Banda Aceh, juga menyatakan kekecewaannya terhadap pengangkatan Setyo Novanto sebagai ketua fraksi Golkar di DPR RI,  karena kurangnya kompetensi. 
Setya Novanto dia tidak melakukan apa-apapun, kecuali HUT fraksi, untuk membina para anggota DPR dari Golkar.
Abdul Kadir Talessi, Ketua DPD II Partai Golkar Pulau Buru, menyatakan hal senada dan mempertanyakan klaim Ical bahwa dia telah mendapat dukungan politik bagi pencapresannya dari mayoritas DPD II seluruh Indonesia. 
“DPD II mana yang mendukung? Apakah dukungan itu riil dan mendapat restu dari kader dan pendukung Golkar di tingkat akar rumput?,” katanya. 
Dia mengakui bahwa dalam dua bulan terakhir, banyak fungsionaries DPD II dari Jatim, Sumtara Utara, dan Jawa Barat datang ke rumah Ical, tapi tujuan mereka bukan memberi  dukungan bagi pencapresannya, tapi menyampaikan belasungkawa atas kematian ibunya. 
“Kalaupun ada pernyataan dukungan itu hanya oral saja, bukan hitam di atas putih, hanya untuk mendapatkan sesuatu untuk pulang ke daerah mereka,” katanya (Latip)

Golkar Terancam Perang Saudara

Jakarta (Koran Kobar)- Rencana percepatan Rapat Pimpinan Nasional Khusus (Rapimnassus) Partai Golkar memunculkan perpecahan internal. Pasalnya, tak semua pihak sepakat Rapimnassus dipercepat dan menetapkan calon presiden tunggal.
"Tindakan Ical yang nekat memaksakan adanya Rapimnasus pada bulan Juni untuk menggiring 33 DPD Partai Golkar secara aklamasi menetapkan Ical sebagai capres, telah menciptakan ketegangan di internal Partai Golkar alias 'perang saudara'," ujar tokoh Golkar Indonesia Timur, Zainal Bintang, Selasa (17/4/2012).
Menurutnya, jika perang itu terjadi maka nantinya internal Partai Golkar akan terpecah. Selain itu, Zainal mengatakan, kericuhan atas rencana pelaksanaan Rapimnassus yang sudah merebak di media akan merugikan Partai Golkar sendiri.
"Kericuhan di internal Partai Golkar tersebut yang mencuat di media secara dini, sangat merugikan upaya Ical membangun simpati menuju kursi RI-1 pada Pilpres 2014. Hal tersebut telah mengungkap ke permukaan, adanya perpecahan dalam Partai Golkar yang mengurangi kredibilitas Ical di masyarakat, dan membuktikan tidak bulat suara Partai Golkar mendukung Ical," ungkapnya.
Sementara itu, di antara kader-kader Golkar, yang paling diutamakan untuk didorong maju sebagai kandidat presiden adalah Aburizal Bakrie. Ical memiliki keistimewaan karena menjabat sebagai ketua umum (ketum).
"Misal dia sama dengan tokoh lain ya pasti Ketum yang didahulukan, karena ketum punya hak privilage, itu wajar di setiap partai di dunia," kata Wakil Sekretaris Jenderal Golkar Leo Nababan kepada Koran Kobar, Selasa.

Saat ini belum ada format yang akan digunakan dalam rapat pimpinan nasional khusus (rapimnasus) Juli nanti, untuk menjaring kandidat calon presiden (capres) internal. Sebab, yang menentukan format dan sistem apa yang akan digunakan adalah para peserta rapimnasus yakni Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat satu.

Tidak menutup kemungkinan, kader partai lain yang memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi akan diperhitungkan dalam rapimnasus. DPD tingkat dua juga diundang sebagai peninjau.

"Kami serahkan kepada peserta. Kami mendukung apa yang diinginkan peserta. Saya yakin ketua umum kami itu akan realistis. Bila benar elektabilitas Pak Ical tinggi ya kita akui itu," jelasnya. (Latip)

Dana Kampanye Perlu Aturan lebih Jelas

Jakarta (Koran Kobar)- PENGAMAT politik dari Universitas Andalas (Unand) Padang Edi Indrizal menilai, perlu dibuatkan ketentuan yang jelas mengenai pengaturan dana kampanye pada Pemilu 2014 untuk menindaklanjuti pengesahan Undang-Undang Pemilu oleh DPR RI.

“Persoalan yang selalu mencuat selama ini pada pelaksanaan pemilu lebih karena tidak adanya aturan yang jelas dan tegas mengenai dana kampanye, sehingga membuka peluang terjadinya kongkalikong di kalangan elit partai,” kata dia di Padang, Selasa 17 April 2012.

Edi menyampaikan hal itu menanggapi disahkannya Undang-Undang Pemilu oleh DPR yang mengatur ambang batas parlemen menjadi 3,5 persen, penetapan caleg terpilih menggunakan sistem terbuka dan penghitungan suara menggunakan sistem kuota murni.

Menurut dia, persoalan krusial yang lebih prioritas untuk dituntaskan adalah mencegah terjadinya politik uang dengan cara melakukan pembatasan dana kampanye. “Jika hal itu tidak diatur dengan jelas, meskipun telah disahkan Undang-Undang Pemilu yang baru, kita tidak dapat berharap banyak akan terjadi perubahan,” kata dia.

Ia menilai, celah yang harus diperhatikan pada tahap awal adalah penempatan calon legislatif. Kendati menggunakan sistem terbuka, tetap saja menjadi kewenangan penuh elit partai politik untuk menempatkan nama-nama yang akan ditetapkan.

Dalam hal ini sangat mungkin terjadi politik transaksional antara elit partai dengan calon legislatif, kata dia.

Kemudian, upaya mendesak yang harus dilakukan agar kualitas anggota DPR menjadi lebih baik berada di tangan partai politik dengan memperbaiki sistem rekrutmen dan kaderisasi.

Persoalan rendahnya kapasitas dan kualitas anggota DPR lebih disebabkan tidak berjalannya sistem rekrutmen dan kaderisasi di partai politik, kata dia.

Ia menambahkan, pemilu merupakan momentum untuk merekrut elit dan hal itu harus dilakukan dengan cara yang sistematis dan terukur agar mencetak orang-orang yang berkualitas. (Latip)

Potensi Politik Uang di Pilkada DKI

Jakarta (Koran Kobar)- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai politik uang berpotensi terjadi pada pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta sehingga Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilu harus melakukan pengawasan untuk mengantisipasi hal itu.

“Di setiap Pilkada, permainan politik uang selalu terjadi. Termasuk, dalam pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta ini,” kata peneliti dari Perludem, Veri Junaidi, di Jakarta, Rabu 11 April 2012.

Bahkan, lanjut dia, jual beli suara dapat dilakukan secara eceran dan grosiran. Jika peserta pemilu tidak memiliki saksi yang kuat, maka peluang kecurangan ini dapat terjadi bahkan hingga ke tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Oleh karena itu, dirinya berharap agar KPUD dan Panwaslu dapat merapatkan barisan agar kecurangan-kecurangan dalam Pilkada dapat dihindari. “Saya pikir harus diantisipasi semua peserta Pilkada. KPUD harus merapatkan barisan dan berkoordinasi dengan PPS dan PPK,” katanya.

Tak hanya itu, tambah dia, baik parpol dan para kandidat perlu juga menyiapkan saksi yang solid untuk mengantisipasi politik uang dengan melakukan jual beli suara.

Menurut dia, para kandidat yang menjadi calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta merupakan kandidat yang sangat kuat, terlebih Fauzi Bowo (incumbent) kembali mencalonkan diri. “Karena pertarungan yang sangat kuat, maka bisa terjadi gesekan-gesekan. Kalau tidak ada pengawasan, maka akan terjadi politik uang,” katanya.

Bahkan, pasangan ‘incumbent’ bisa saja menggunakan dana APBD untuk melancarkan proses pemenangan Pilkada DKI Jakarta. “Penggunaan dana APBD oleh ‘incumbent’ ini seringkali terjadi dalam pelaksanaan Pilkada. ‘Incumbent’ melalui kekuasaannya menggunakan infrastruktur birokrasi, bahkan sampai tingkat RT agar menang dalam Pilkada,” katanya.

Pilkada DKI Jakarta yang diselenggarakan pada Juli 2012 nanti diikuti enam pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, yakni pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli yang diusung oleh Partai Demokrat; pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono diusung oleh Partai Golkar, PPP dan PDS; pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama yang diusung oleh PDIP dan Partai Gerindra; dan pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini diusung oleh PKS.

Sementara dua pasangan lainnya, yakni Faisal Basri-Biem Benjamin dan Hendardji Soepandji-Riza Patria merupakan calon independen atau non partai. (Latip)

Paripurna RUU Pemilu Deadlock

Jakarta (Koran Kobar)- Paripurna DPR untuk memutuskan RUU Pemilu akhirnya deadlock setelah kesepakatan mengenai konversi suara gagal dicapai dan kelompok partai besar sepakat untuk menunda pengambilan keputusan hingga Kamis (12/3/2012).
Fraksi PDI Perjuangan, PKS, Demokrat dan Golkar menyatakan tidak sepakat untuk melanjutkan pengambilan keputusan RUU Pemilu saat ini dan meminta untuk dilanjutkan hingga pukul 10.00 WIB hari ini Kamis (12/4/2012).
Sementara, fraksi dari partai menengah seperti FPAN, FPPP, FPKB, dan Fraksi Hanura, meminta agar pengambilan keputusan tetap dilakukan pada malam ini dan meminta agar lobi-lobi terus dilanjutkan.
Pimpinan lima fraksi menengah seperti Ketua dan Sekretarsi Fraksi PKB Marwan Ja'far, Hanif Dhakiri, Ketua dan Swekretaris Fraksi PAN, Tjatur Sapto Edy, Teguh Juwarno, Ketua dan Sekretasi Fraksi PPP, Hasrul Azwar dan Arwani Thomafi, serta anggota Fraksi Hanura, Akbar Faisal dan Saleh Husain, melakukan rapat sendiri dan terlihat mencari ruangan sendiri untuk berembug mengenai nasib RUU Pemilu tersebut.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan berharap pembahasan pengambilan keputusan RUU Pemilu pada paripurna hari ini bisa terselesaikan malam ini. Menurut dia, dari empat poin pembahasan RUU Pemilu yang masih alot adalah pembahasan konversi suara. Sementara tiga poin lainnya sudah menemukan titik kesepakatan semua fraksi.
"Yang belum disepakati, konversi suara apakah kuota murni atau webster. PT sudah 3,5, kursi 3-10 dan 3-12 dan sistem pemilu terbuka. Kita harapkan tidak ada voting. Kita harapkan selesai hari ini," ujar Taufik kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. (Dykky)