Jakarta (Koran Kobar)- Perkumpulan untuk Pemilu dan
Demokrasi (Perludem) menilai politik uang berpotensi terjadi pada pelaksanaan
Pilkada DKI Jakarta sehingga Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilu
harus melakukan pengawasan untuk mengantisipasi hal itu.
“Di setiap Pilkada, permainan politik uang selalu
terjadi. Termasuk, dalam pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta ini,” kata peneliti
dari Perludem, Veri Junaidi, di Jakarta, Rabu 11 April 2012.
Bahkan, lanjut dia, jual beli suara dapat dilakukan
secara eceran dan grosiran. Jika peserta pemilu tidak memiliki saksi yang kuat,
maka peluang kecurangan ini dapat terjadi bahkan hingga ke tingkat Panitia
Pemungutan Suara (PPS).
Oleh karena itu, dirinya berharap agar KPUD dan
Panwaslu dapat merapatkan barisan agar kecurangan-kecurangan dalam Pilkada
dapat dihindari. “Saya pikir harus diantisipasi semua peserta Pilkada. KPUD
harus merapatkan barisan dan berkoordinasi dengan PPS dan PPK,” katanya.
Tak hanya itu, tambah dia, baik parpol dan para
kandidat perlu juga menyiapkan saksi yang solid untuk mengantisipasi politik
uang dengan melakukan jual beli suara.
Menurut dia, para kandidat yang menjadi calon Gubernur
dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta merupakan kandidat yang sangat kuat,
terlebih Fauzi Bowo (incumbent) kembali mencalonkan diri. “Karena pertarungan
yang sangat kuat, maka bisa terjadi gesekan-gesekan. Kalau tidak ada
pengawasan, maka akan terjadi politik uang,” katanya.
Bahkan, pasangan ‘incumbent’ bisa saja menggunakan
dana APBD untuk melancarkan proses pemenangan Pilkada DKI Jakarta. “Penggunaan
dana APBD oleh ‘incumbent’ ini seringkali terjadi dalam pelaksanaan Pilkada.
‘Incumbent’ melalui kekuasaannya menggunakan infrastruktur birokrasi, bahkan
sampai tingkat RT agar menang dalam Pilkada,” katanya.
Pilkada DKI Jakarta yang diselenggarakan pada Juli
2012 nanti diikuti enam pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta,
yakni pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli yang diusung oleh Partai Demokrat;
pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono diusung oleh Partai Golkar, PPP dan PDS;
pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama yang diusung oleh PDIP dan Partai
Gerindra; dan pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini diusung oleh PKS.
Sementara dua pasangan lainnya, yakni Faisal
Basri-Biem Benjamin dan Hendardji Soepandji-Riza Patria merupakan calon independen
atau non partai. (Latip)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar