AKSI TNI PROTES RAKYAT

Jakarta (Koran kobar)- Rezim SBY benar-benar paranoid dengan aksi protes. Ini terlihat dengan pendekatan represif rezim berkuasa terhadap aksi-aksi protes rakyat. Dalam tiga bulan protes saja, sudah 461 pemrotes yang ditangkap. Belum lagi, curhat “SBY” telah menjadi dalih untuk mengubah Indonesia seperti negara “darurat militer”.
Dalam beberapa hari ini, kita mulai menyaksikan kehadiran tentara bersenjata lengkap di mana-mana: di SPBU, di kantor-kantor pemerintah, dan tempat-tempat atau objek vital strategis lainnya. Di Jakarta saja, jumlah tentara yang dikerahkan mencapai puluhan ribu personil. Situasi serupa juga terjadi di daerah-daerah lainnya di Indonesia.
Sejak orde baru hingga sekarang, penghayatan militer Indonesia akan fungsinya belum juga bergeser: sebagai penjaga kekuasaan. Ini terungkap dari praktik penggunaan TNI, yang notabene alat negara, untuk membentengi kepentingan rejim berkuasa. Padahal, dalam sumpah prajurit TNI dikatakan: “saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.” Artinya, TNI dalam menjaga NKRI harus mengacu atau tunduk kepada Pancasila dan UUD 1945, bukan kepada rejim berkuasa.
Dalam “delapan wajib TNI” antara lain disebutkan: bersikap ramah tamah kepada rakyat, bersikap sopan kepada rakyat, tidak sekali-kali merugikan rakyat, dan menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Sudahkan setiap anggota/prajurit TNI melaksanakan sikap-sikap di atas?
Kenaikan harga BBM adalah bukti kegagalan rezim SBY mengelola kekayaan energi nasional untuk kepentingan nasional. Meskipun kita punya sumber energi yang melimpah, baik energi tak terbarui maupun terbarui, tetapi rezim SBY tidak bisa menggunakannya untuk memakmurkan rakyat. Yang terjadi justru sebaliknya: rezim SBY mengobral kekayaan energi itu kepada korporasi asing.
Jika mengacu pada Pancasila dan UUD 1945, prinsip pengelolaan energi mestinya mengabdi pada keadilan sosial atau kesejahteraan seluruh rakyat. Logika mencari untung atau kapitalisasi sama sekali tidak dibenarkan oleh ideologi Pancasila dan UUD 1945. Tetapi yang dilakukan rezim SBY justru berlawanan dengan prinsip Pancasila dan UUD 1945: harga BBM diserahkan kepada mekanisme pasar, pengelolaan energi (termasuk migas) diserahkan kepada korporasi asing, dan keuntungan dari pengelolaan energi pun tidak dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.
Semua orang mulai sadar betul dengan keadaan itu sekarang. Rakyat yang tidak puas dengan pengelolaan energi yang berbau kolonial itu pun mulai bangkit melakukan perlawanan. Dengan demikian, protes kenaikan harga BBM harus dimaknai sebagai tindakan patriotik massa rakyat Indonesia untuk menjaga kedaulatan bangsanya dalam pengelolaan energi dan kekayaan alam lainnya.
Rezim SBY sudah menghianati Pancasila dan UUD 1945. Hampir semua praktik kenegaraan menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Rejim SBY, yang didukung oleh politisi DPR yang pro-imperialis itu, telah membongkar UUD 1945 itu dengan menghilangkan roh anti-penjajahannya. Sistim politik kita pun dibuat sangat liberal menyerupai “demokrasi barat”.
Dengan demikian, jika TNI melindungi rezim pelanggar Pancasila dan UUD 1945, maka TNI sudah menghianati tugas patriotiknya sebagai ‘Bhayangkari negara’ dan mengingkari rahim yang melahirkannya: Rakyat. Maka pantas saja jika TNI tega dan rela mengarahkan moncong senapan kepada rakyatnya sendiri.
Seharusnya, jika TNI masih patriotik dan pro-rakyat, maka tindakan yang mesti dilakukan adalah mendukung aksi-aksi protes rakyat itu. Dan, seperti militer Bolivia yang pro kepentingan nasional itu, TNI mestinya menyebar pasukannya untuk merebut kendali perusahaan-perusahaan asing yang sudah merampok kekayaan alam kita.
Kepada prajurit TNI kita ingatkan pesan Panglima Besar Jenderal Soedirman: “Pelihara TNI, pelihara angkatan perang kita. Jangan sampai TNI dikuasai oleh partai politik manapun juga. Ingatlah, bahwa prajurit kita bukan prajurit sewaan, bukan parjurit yang mudah dibelokkan haluannya, kita masuk dalam tentara, karena keinsyafan jiwa dan sedia berkorban bagi Bangsa dan Negara. (Dykky/Sukarno)