RAKYAT MARJINAL BERTERIAK AKIBAT PEMERINTAH SBY-BOEDIONO PEMBOHONG

Jakarta (Koran Kobar)- Sejak tahun 2008, Organisasi Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD) sudah “mengejar-ngejar” Pemerintah SBY-Boediono agar memastikan penghapusan subsidi BBM. Lalu, pada 1 November 2010, Sekjend OECD Angel Gurria menemui sejumlah Pejabat Tinggi Indonesia, termasuk Wapres Boediono dan Menkeu Agus Martowardoyo. Di situ, OECD berusaha menyakinkan Pemerintah Indonesia agar segera menghapus subsidi BBM dan Listrik hingga 2014. Di Forum G-20, baik di di Pittsburgh maupun di Gyeongju, Korea Selatan, proposal penghapusan subdisi BBM sangat gencar disuarakan. Di Pittsburgh, G20 memaksa negara anggotanya, termasuk Indonesia, segera menghapus subsidi BBM secara bertahap. Di Gyeongju, Korea Selatan, Pemerintah Indonesia menjanjikan akan melaksanakan penghapusan subdisi energi, khususnya BBM dan TDL, dimulai pada tahun 2011.
Sebelumnya, tagihan juga sudah disampaikan oleh IMF, Bank Dunia, USAID dan ADB. Maklum, sebelumnya Pemerintah Indonesia sudah menjanjikan akan menghapus subsidi, termasuk sektor energi, kepada lembaga-lembaga tersebut: Letter of Intent (LOI) dengan IMF, Loan Agreement dengan ADB, dan bahkan dukungan penuh USAID dalam penyusunan UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas. Dengan demikian, pada tahun 2012 ini, Pemerintah SBY-Boediono seperti “dikejar jadwal” untuk segera menghapus subsidi BBM dan TDL. Singkat cerita, ada atau tidaknya aksi protes, Pemerintah SBY-Boediono diharuskan menghapuskan subsidi energi, antaranya BBM dan TDL. Tapi, bagaimanapun, Presiden SBY tidak mau kehilangan popularitas. SBY tidak mau dicatat sejarah sebagai Presiden yang terguling di tengah jalan. Karena itu, SBY pun mencari-cari alasan untuk membenarkan kebijakannya menaikkan harga BBM. Dipakailah alasan klise dan yang sudah usang : Kenaikan harga minyak dunia dan defisit APBN.
Padahal alasan Pemerintah SBY-Boediono menaikan harga BBM bersubsidi demi menyelamatkan APBN yang terancam jebol, ternyata tidak realistis. Pasalnya, defisit subsidi dapat ditutup dari sisa anggaran APBN yang tidak terserap (Sisa Anggaran Lebih/SAL). Jika dalam RAPBNP 2012 lifting minyak 930 KB/hari, ICP US$ 105/barel, subsidi listrik maksimal Rp. 90 trilliun, SAL Rp. 30 triliun digunakan semua, dan harga BBM bersubsidi tetap Rp. 4.500,-/liter, serta semua belanja tetap seperti APBN 2012, maka APBNP 2012 tidak akan jebol. Pertanyaannya, apa dasar penetapan harga US$ 105/barel pada APBN 2012. Padahal dalam APBN 2011 saja, asumsi harga ICP US$ 95/barel, sementara realisasi harga ICP mencapai US$ 112/barel. Dimana rencana lifting minyak 950 ribu per barel per hari, sedangkan realisasi hanya mencapai 900 ribu barel per hari. Dari hitungan ini terjadi selisih harga ICP sebesar US$ 17/barel dan selisih realisasi sebesar 50.000 barel/per hari. Artinya, terjadi beban subsidi bertambah sekitar Rp. 70 trilliun. Namun APBN 2011 tetap sehat.
APBN 2012 sendiri baru berjalan 2 bulan dan Pemerintah SBY-Boediono mengajukan rencana APBN-P. Karena asumsi awal harga ICP US$ 90/ barel dan diperkirakan realisasi harga ICP mencapai US$ 105/barel. Asumsi awal lifting 950 ribu barel per hari dan diperkirakan hanya mencapai 930 ribu barel per hari. Sudah barang tentu akan terjadi penambahan beban subsidi, dan rakyat menyadari hal ini. Namun pengalaman APBN 2012, BBM bersubdisi tak perlu naik. Karena itu, dimeminta Pemerintah SBY-Boediono menghitung dengan skenario ICP US$ 105/barel, lifting 930 ribu, subsidi listrik maksimal Rp. 90 trilliun, harga BBM bersubsidi tetap Rp. 4.500,-/liter, SAL 2011 sebesar Rp. 30 triliun digunakan semua, dan belanja lainnya tetap. Sebab itu, Pemerintah SBY-Boediono harus jujur dalam menyampaikan data-data kepada rakyat. Apa alasan yang sebenarnya dari kengototan Pemerintah SBY-Boediono untuk menaikan harga BBM tersebut.
Waktu dan sejarah akan mencatat serta membuktikannya. Karena secara riil, masih banyak potensi sumber daya alam (SD) yang bisa digenjot untuk memperkuat APBN. Misalnya dengan mengoptimalkan penerimaan sektor perpajakan. Namun masalahnya, selama 4 tahun sektor penerimaan pajak tidak pernah tercapai 100 persen dan banyak digerogoti oleh pejabat pajaknya sendiri seperti Gayuus Tambunan. Yang mengejutkan, Pemerintah SBY-Boediono bukannya memperbaiki kelemahan ini. Tapi kok malah diturunkan target penerimaan pajaknya. Sementara itu di sisi lain dari PNBP, harga Migas yang naik, tapi mengapa penerimaan SDA Migas turun dari Rp. 45.79 triliun menjadi Rp. 39.70 triliun, yang tentunya sangat tidak masuk akal. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik(BPS) pendapatan rata-rata penduduk Indonesia menurut BPS adalah Rp. 30 juta per tahun. Ternyata jumlah penduduk yang berpendapatan diatas Rp. 30 Juta per tahun hanya mencapai 12 juta orang. Jadi, semua ini adalah pembohongan Pemerintah SBY-Boediono.
Karena terbukti Pemerintah SBY-Boediono adalah Penghamba Kepentingan Asing dengan berusaha mengejar janjinya untuk menghapuskan subsidi energi (BBM dan Listrik), dan Pemerintah SBY-Boediono pun Penindas Hajat Hidup Rakyat dengan memaksakan menaikkan harga BBM tanpa ada alasan yang jelas. Maka buat rakyat, tiada kata-kata lain selain : “Lawan, Gulingkan, Adili, dan Masukkan Ke Dalam Bui !!!”. . . . . (Dykky)